Urai Problem Kecelakaan Kapal, Ika Prasetyawan: Waktunya Memerankan BKI Lebih Maksimal

Kantor Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). (Foto: BKI)
Kantor Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). (Foto: BKI)

Kuala Lumpur, MAROBS ** Pakar perkapalan, Ika Prasetyawan, berpandangan, kecelakaan kapal dapat terjadi karena kesalahan pembuatan atau kesalahan navigasi. Keduanya bertautan secara seri, tidak terpisahkan.

“Pembuatan kapal harus didasarkan pada aturan klasifikasi, seperti aspek konstruksi, permesinan, dan material; serta aturan pemerintah, seperti tonase kapal, keselamatan, dan pencemaran laut atau udara. Sementara kesalahan navigasi berhubungan dengan kompetensi ABK,” ujar Ika, Sabtu (20/2/2016), di Kuala Lumpur.

Selain kedua hal tersebut, sambungnya, masih ada aspek kepelabuhanan yang masuk dalam kisaran.

“Apabila dilihat lingkup pekerjaannya maka aspek klasifikasi punya bobot paling dominan. Meski demikian, bukan berarti suatu kecelakaan kapal bisa diatributkan kepada kesalahan badan klasifikasi,” tutur alumnus ITS Surabaya tersebut.

Pemicu sekecil apa pun, akibat non-competence atau non-compliance bisa berujung petaka. Oleh karena itu, Ika berpendapatan, diperlukan sinergi yang lugas dan sistemis antara penyelenggara klasifikasi, regulator, dan kepelabuhanan yang sampai sekarang kurang berjalan dengan baik.

“Sinergi ini masalah klasik, seperti yang sering kita dengar dan diucapkan Presiden Jokowi, yaitu ego-sektoral. Jadi, hal itu sulit tercapai. Untuk mengurus dunia pelayaran, dan transportasi kerakyatan pada umumnya, kata kuncinya adalah safety; hal yang sangat jarang menjadi konsiderasi stakeholders,” ungkap Naval Architect di Lloyd’s Register Asia ini.

Sebetulnya, lanjut Ika, peran pemerintah sebagai regulator sangatlah penting, karena memegang mandat International Maritime Organization (IMO) untuk melaksanakan kegiatan shipping dengan memperhatikan faktor keselamatan personel, aset, dan environment.

Safety tidak membudaya. Kalau kita lihat perputaran uang dalam perekonomian, ada Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawasi. Sementara pengawasan keselamatan transportasi laut menjadi tanggung jawab pemerintah, badan klasifikasi, dan kepelabuhanan,” terangnya.

Mandat kepada Badan Klasifikasi

Lebih lanjut, Ika menjelaskan, beberapa negara menyerahkan mandat IMO kepada badan klasifikasi, setelah adanya skema Recognised Organisations (RO), sehingga benang ruwet kecelakaan kapal dapat diurai lebih mudah.

Selanjutnya, Ika mengatakan, penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar ketentuan harus jelas. Misal, izin trayek dicabut atau hukuman pidana, bukan kepada ABK, tapi pemilik perusahaan yang juga harus bertanggung jawab.

“Kapal itu dirancang sudah dengan memperhitungkan stabilitas; jika terkena hantaman ombak tidak akan tenggelam. Jadi, kalau misalnya kapal tenggelam, berarti ada kesalahan pengoperasian. Misalnya, overload karena titik berat berubah, sehingga karakteristik dinamis tidak sesuai desain,” tutur Ika.

“Lalu mungkin juga digunakan untuk trayek dengan kondisi lingkungan yang melebihi kriteria desain. Semua itu yang mengontrol harusnya orang yang berkompeten dan kalau dikontrol dengan benar akan meminimumkan potensi petaka di laut,” paparnya.

Seperti halnya aturan klasifikasi, menurut Ika, aturan safety telah ada dalam aturan IMO yang sudah diratifikasi Indonesia, mencakup aturan SOLAS, MARPOL, LOADLINE.

Kompetensi SDM

Ika menyoroti kompetensi SDM sebagai faktor penting safety. Kemampuan optimal harus dijaga untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap aturan klasifikasi atau di bawah IMO.

“Kalau kompetensi dalam lingkup ABK, semestinya sudah ada standar. Masalahnya, apakah ABK sering diaudit? Kalau dalam lingkup inspektor atau surveyor di BKI atau Dephub, semestinya harus punya pangkat profesi. Harusnya ada semacam Technical Authority yang mengaudit kompetensi inspektor atau surveyor ini secara berkala,” katanya.

“Jenjang pangkat pada sistem pegawai di Indonesia, biasanya karena masa kerja. Ini salah, dan seharusnya ada jenjang profesi berdasar kemampuan dia menangani proyek. Dan ini yang harus diaudit oleh Technical Authority tadi, baik secara teknis juga behavior-attitude bagaimana. Ini standar development program klasifikasi internasional. Tetapi pertanyaannya, apakah pegawai kita siap bila sistem itu diterapkan?” pungkas Ika.