HUT TNI ke-72, Kolonel Laut (P) Salim: Strategi Maritim Sungguh Mendesak Dijalankan

WAWANCARA EKSKLUSIF – Kasubdis Strategi Taktik Operasi Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, di kantornya. (Foto: Arif Giyanto)

Jakarta, MARITIMEOBSERVER.COM ** Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-72. Pada HUT TNI kali ini, Redaksi berkesempatan mewawancarai Kasubdis Strategi Taktik Operasi Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, di kantornya. Ia dianggap merepresentasi banyak hal tentang kemaritiman, bukan hanya dari konteks keangkatan-lautan.

Sekian waktu, beberapa buku yang ia tulis concern pada isu kemaritiman progresif. Disebut progresif, karena karyanya tidak berkutat pada gagasan, tapi juga rekomendasi strategis yang juga, realistis.

Karya-karyanya yang telah beredar luas adalah Dzikir Daud untuk Meruwat Kepemimpinan Nasional (2013), Kodrat Maritim Nusantara (2014), A Pathway to Indonesia’s Maritime Future (2015), My Fish My Life; Ketahanan Pangan dari Laut (2016), Konsep Neo-Geopolitik Maritim Indonesia Abad ke-21 (2017).

Apa yang membedakan HUT tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?

Pada Hari Ulang Tahunnya yang ke-72, semoga TNI mampu melaksanakan transformasi doktrin pertempurannya ke dalam suatu Strategi Maritim dan Pertahanan militer yang berbasis maritim. Untuk kita renungkan bersama, membangun Maritime Power tidak hanya mengandalkan Naval Power, namun juga sinergitas Air Power maupun Land Power sebagai bagian dari Fighting Instruments yang juga perlu dibangun bersama.

Apa itu strategi maritim?

Strategi Maritim Indonesia adalah rumusan pengerahan seluruh elemen sumberdaya dan kekuatan maritim nasional untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan kelautan Indonesia.

Latar belakangnya?

Sebagai negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia, kedaulatan dan keamanan di laut haruslah ditingkatkan dan ditegakkan. Di samping di dalam laut terdapat banyak sumberdaya alam yang sangat potensial, laut juga digunakan sebagai lalu lintas kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dunia.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penegakan kedaulatan dan menjaga keamanan laut di Indonesia sangatlah penting dan menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak ancaman dan gangguan yang kita terima. Gangguan dan ancaman tersebut bisa dalam skala yang kecil bisa juga dalam skala yang besar.

Dalam skala kecil, misalnya pencurian ikan, perompakan, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala yang besar adalah upaya melanggar kedaulatan, penjajahan, dan lain-lain. Hal ini bisa kita lihat dengan mencermati perkembangan Laut China Selatan dan peningkatan modernisasi militer FPDA dan peningkatan pengaruhnya di kawasan.

Apakah strategi maritim berkorelasi dengan pertahanan negara maritim?

Ya tentu. Sebuah korelasi yang erat kaitannya dalam membangun sebuah pertahanan negara maritim adalah Kebijakan, Doktrin, dan Strategi. Kebijakan Kelautan Indonesia atau Indonesia Ocean Policy dalam Perpres No. 16 tahun 2017 merupakan sebuah langkah yang tepat pemerintah untuk membangun sebuah Negara Maritim yang akan dijabarkan dalam strategi maupun program-program pemerintah.

Saat ini, strategi maritim hanya dijadikan ajang debat kusir dalam sebuah diskusi atau seminar antara sipil dan militer. Bila Strategi sudah termasuk dalam Kebijakan Kelautan apakah elemen seperti Maritime Domain Awareness, Security Energy, maupun Energy Security, serta pengaturan mobilisasi dan demobilisasi saat damai maupun perang, pembangunan dan kemampuan pertahanan maritim telah terakomodasi dalam kebijakan tersebut?

Bila belum tersusun maka sudah seharusnya negeri ini menyusun Strategi Maritim sebagai salah satu penetapan tujuan strategis dari Kebijakan Kelautan sebagai peta jalan menuju Poros Maritim Dunia.

Bagaimana menerjemahkan pertahanan maritim dalam spektrum tiga matra TNI?

Hal yang penting disoroti adalah tentang perubahan doktrin. Mari menilik masa Presiden SBY ketika doktrin Perang Gerilya dinilai tidak lagi relevan. Sebetulnya, TNI telah mengeluarkan doktrin baru dari Catur Dharma Eka Karma menjadi Tridharma Ekakarma, kemudian dijabarkan ke dalam doktrin masing-masing angkatan yang seharusnya juga mengalami perubahan.

Kini, rezim telah berganti. Presiden Joko Widodo mengusung visi maritim yang akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim menuju Poros Maritim Dunia (PMD).

Adalah Jenderal Nasution, salah satu putra terbaik TNI yang mampu menuangkan pengalaman Perang Gerilya dalam sebuah karya buku Dasar-dasar Peperangan Gerilya di mana buku tersebut digunakan sebagai referensi oleh rakyat Vietnam saat perang melawan Amerika tahun 1957-1975.

Menjelang abad ke-21 dihadapkan pada perkembangan lingstra strategis dalam Era Globalisasi dan abad maritim, TNI telah melewati masa rezim ORLA, ORBA, dan era Reformasi. Akankah TNI cukup dengan melakukan reformasi internal dan hanya dengan menambah sebuah konsep transformasi pertempuran tanpa merubah doktrin perang dalam pembangunan maritim?

Korelasi apabila Doktrin Gerilya sudah tidak tepat maka Doktrin Sishanta yang ada harus segera dilaksanakan kajian karena sudah tidak realistis dengan kondisi bangsa saat ini dan kondisi global abad ke-21 yang merupakan jaman kejayaan bangsa-bangsa maritim.

Kenapa begitu? Karena, doktrin ini bersifat defensif dan dipengaruhi oleh cara pandang kontinental serta belum mencerminkan maritime domain defence awareness. Doktrin Sishanta yang ada paling tidak, mengandung beberapa masalah berikut.

Pertama, doktrin ini mengandung aspek politik yang sangat kental, yaitu menyangkut peran dukungan militer yang terwujud dalam struktur komando kontinental. Sishanta juga bertumpu pada kekuatan apabila musuh telah memasuki jantung pertahanan NKRI, tidak sesuai dengan arsitektur Indonesia sebagai Negara Maritim, yang mengharuskan untuk menghadapi musuh sebelum memasuki wilayah NKRI.

Kedua, Sishanta membentuk cara pandang mengenai taktik Perang Gerilya. Dilihat dari posisi geografi Indonesia taktik ini tentu sulit dipertahankan. Lagi pula, dengan kemajuan teknologi sistem persenjataan dan perubahan sifat perang yang tidak lagi bersifat perang teritorial, taktik Perang Gerilya justru membuat pertahanan militer Indonesia sangat terbuka terhadap serangan musuh. Perang modern dengan tekanan pada penghancuran yang masif terhadap center of gravity maupun infrastruktur dan fasilitas militer akan ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat mobilitas militer dengan fire power yang tinggi.

Ketiga, sistem pertahanan Perang Gerilya tidak mengarah pada pembentukan sinergitas atau integrated armed forces yang sangat penting bagi sebuah Negara Maritim. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mobilitas Air Power dan Naval Power yang sangat diperlukan dalam mengerahkan secara cepat dukungan atau pasokan logistik dan pasukan.

Keempat, Sishanta sebenarnya bukan monopoli Indonesia. Singapura memiliki apa yang disebut total defence. Demikian juga dengan negara-negara lain yang memiliki dinas wajib militer melalui sistem konskripsi (conscription) atau mobilisasi. Regulasi dalam mobilisasi pun (Undang-Undang No. 27 tahun 1997) tidak pernah mengalami revisi maupun penjabarannya sejak tahun 1997.

Seberapa mendesak strategi maritim?

Strategic uncertainty dan meningkatnya permasalahan kemanan dan pertahanan perlu diperhatikan, yakni semua bentuk operasi yang berkaitan dengan hal-hal berikut.

Pertama, upaya internasional untuk mengamankan choke points. Kedua, humanitarian assistance yang mengarah pada daerah-daerah bermasalah.

Ketiga, provokasi untuk ‘mendatangkan’ peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait dengan intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut nantinya akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar—yang lebih superior—untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme pertahanannya belum mapan.

Bagaimana  paradigma memandang ancaman tersebut?

Negara maju menerapkan strategi preventif yang bertujuan menjaga human security, sedangkan negara berkembang umumnya menerapkan upaya kuratif yang bertujuan menanggulangi masalah human insecurity. Konsepsi ini menjadi dasar pemikiran di balik strategi pertahanan nasional negara-negara maju yang umumnya memiliki paradigma keluar yang bersifat internasional (outward looking) melalui usaha-usaha preventif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia yang masih banyak diwarnai dengan ‘konflik’ dalam negeri, paradigma internal melalui tindakan kuratif umumnya harus mewarnai strategi pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam mencari solusi atas berbagai persoalan. Pada titik inilah pentingnya memiliki paradigma yang tepat dalam memandang ancaman.

Pertama, menentukan potensi ancaman maritim yang akan dihadapi dan dijabarkan dalam konsepsi Pertahanan Keamanan Maritim dengan melibatkan rakyat, serta bagaimana pengelolaan SDA dan Industri.

Kedua, menentukan bagaimana postur Hankamneg yang bervisi maritim agar mampu menjamin terwujudnya tujuan yang akan dicapai, dengan cara merumuskan kembali bagaimana organisasi, pergelaran kekuatan dan pengendalian yang bervisi maritim.

Ketiga, menentukan sebuah konsep operasi dalam mengemban misi pertahanan negara yang dijabarkan dalam tugas-tugas elemen kekuatan maritim, dengan kemampuan dan organisasi serta aset yang tepat dalam rumusan strategi maritim.

Keempat, menentukan program dan biaya pembangunan jangka pendek, sedang dan panjang, serta menentukan pengawasan dan pengendaliannya. Pada tahap akhir, merumuskan dan menyiapkan perangkat hukum yang dapat mendukung terwujudnya tujuan kebijakan Negara Maritim.

Untuk memudahkan, apa permasalahan dan solusi yang sebaiknya kita sadari?

Akar permasalahan yang mendasar antara lain perlunya menyusun konsep strategi yang tepat dihadapkan pada threat dan capability based planning. Saat ini, konsep operasi yang dibangun tanpa mempertimbangkan tugas, kemampuan, serta bentukan organisasi maupun kondisi alutsista. Selain itu, perencanaan mengabaikan kenyataan dan manajemen, baik logistik maupun SDM. Diperlukan pemilahan atau penajaman perencanaan jangka pendek maupun panjang dengan analisis yang tepat serta metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan tanpa memprioritaskan kemampuan, baik konsep operasi tempur, keamanan, maupun bantuan High, Medium, and Low, akan berdampak langsung pada penggunaan fungsi satuan maupun unit yang ada. Di sinilah sekali lagi pentingnya konsep operasi dalam pengadaan yang forward looking serta disusun secara terencana atau intentional and deliberate planning.

Solusi yang tepat adalah perubahan doktrin maupun strategi yang disesuaikan dengan visi pemerintah yang berdasarkan arsitektur maritim dan segera melaksanakan revolusi pandangan terhadap paradigma ancaman, dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategi. Begitu pula modernisasi dan perkembangan alutsista kawasan maupun negara lain yang telah mengalami lompatan yang jauh dari Renstra TNI.

Akhirnya, untuk meningkatkan kemampuan kekuatan maritim Indonesia diperlukan doktrin dan strategi militer maritim yang tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan masa yang akan datang.

Oleh karenanya, yang harus kita lakukan segera adalah memaksimalkan segala potensi yang kita miliki dengan perencanaan pembangunan yang tepat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan sangatlah menguntungkan bagi pertahanan Indonesia.

Kita dapat menempatkan pangkalan-pangkalan militer kita sepanjang pulau yang membentang di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, kita juga perlu menempatkan komponen-komponen penunjang seperti peningkatan kemampuan KRI sesuai dengan fungsi asasinya di setiap area operasi, Integrated Weapon System maupun Surveilance Radar pada pos-pos yang tepat.

Dengan ini, upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan dapat kita laksanakan di tengah minimnya anggaran dan luasnya wilayah Indonesia yang kita cintai dan kita miliki.