Kresno Buntoro: Jakarta Informal Meeting Strategis Jembatani Konflik Laut Tiongkok Selatan

TEGAS - Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Seskab mengamati perairan Natuna dari KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016) siang. (Foto: Setkab)
TEGAS – Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Seskab mengamati perairan Natuna dari KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016) siang. (Foto: Setkab)

Jakarta, MAROBS ** Menyusul protes Tiongkok atas tertembaknya kapal ikan Han Tan Cou oleh KRI Imam Bonjol-383, Kamis (23/6/2016), Presiden Joko Widodo terbang ke Natuna. Ia menegaskan, Natuna adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Laut, Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro, berpandangan, instruksi Presiden telah jelas dan tidak dapat ditawar-tawar.

“Untuk menjaga kedaulatan, diperlukan penambahan kekuatan militer, baik peningkatan kemampuan pangkalan maupun penambahan unsur yang ada di wilayah tersebut,” ujar Kresno di kantornya, Jumat (7/1/2016).

Menurutnya, Pemerintah dan DPR telah mengambil langkah tepat dengan memprioritaskan program ini, antara lain menambah anggaran pertahanan dalam APBN-P. Penambahan dan peningkatan kekuatan itu meliputi perkuatan kekuatan militer, baik darat, laut, maupun udara.

Meski demikian, Kresno menilai, Indonesia merupakan mitra strategis Tiongkok. Selain itu, Indonesia adalah negara berpengaruh di ASEAN. Untuk itu, Indonesia sebaiknya tetap mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Indonesia juga dapat terus berperan dalam menciptakan kawasan yang damai dan aman untuk kemakmuran bersama.

“Langkah-Langkah diplomasi berupa pertemuan bilateral atau pun multilateral dapat ditempuh sebagai mekanisme untuk menurunkan suhu di lapangan. Indonesia dapat mengajak melalui Jakarta Informal Meeting untuk menjembatani kepentingan semua pihak di Laut Tiongkok Selatan,” ucap penulis buku Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia tersebut.

Ia menjelaskan, Indonesia sebaiknya tetap pada kebijakan semula, yaitu mempertahankan wilayah yurisdiksi dengan melakukan penegakan kedaulatan dan hukum. Terkait langkah Tiongkok untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam di ZEE Indonesia, Indonesia harus melakukan prosedur tetap, yaitu penegakan hukum terhadap kapal ikan tersebut.

“Sebenarnya sudah ada kebijakan nasional bahwa Indonesia akan melakukan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi dengan melakukan penangkapan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, tidak memandang bendera kapal, sehingga kebijakan tersebut tidak tebang pilih. Semua kapal ikan asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah ZEE Indonesia akan ditangkap dan diproses hukum,” terangnya.

Menahan Diri

Belakangan, Tiongkok tidak mengakui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli mengenai tuntutan Filipina, setelah Negeri Tirai Bambu meningkatkan program pembangunan lapangan udara dan fasilitas militer di Kepulauan Spratly.

Kresno menilai, Indonesia dapat berharap bahwa Tiongkok sebagai negara besar akan patuh pada putusan Mahkamah Arbitrase. Akan tetapi, ketika Tiongkok tidak mau terikat dengan putusan itu maka Indonesia berharap, tidak ada eskalasi di Laut Tiongkok Selatan. Masing masing pihak dapat menahan diri dari perbuatan yang dapat memperkeruh kondisi.

“Eskalasi kekuatan militer antar-para pihak yang bersengketa, saya kira tidak akan besar. Akan tetapi, ketika ada kekuatan unsur di luar para claimant state, melakukan kegiatan di sana pada pra atau pasca-putusan, menurut hemat saya, hal itu yang akan menaikkan suhu di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Belum lagi, Tiongkok akan menjadi tuan rumah Pertemuan G-20 ke-11 pada 4-5 September 2016. Momen ini, lanjut Kresno, akan menjadi alasan Tiongkok untuk menahan diri agar tidak menaikkan ekskalasi pasca-putusan Mahkamah Arbitrase.

Apresiasi Atas Pembangunan Perbatasan

Lebih spesifik, Kresno berpendapat, kebijakan Pemerintah untuk membangun daerah pinggiran wilayah Indonesia atau pun daerah perbatasan harus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari semua pihak. Karena, pembangunan tersebut merupakan cerminan keadilan dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

“Pembangunan di daerah perbatasan juga merupakan sarana untuk menjaga wilayah Indonesia. Dengan kemakmuran di daerah perbatasan, akan menjadi daya tangkal tersendiri dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia,” tandasnya.

Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Pembangunan Natuna menjadi prioritas, tambahnya, karena Natuna merupakan wilayah terdepan dan berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat internasional. Pembangunan di Natuna tidak hanya dalam hal pembangunan kekuatan militer, akan tetapi juga pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan.

“Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan penduduk di Natuna, khususnya di bidang perikanan. (Selain itu), eksplorasi Migas yang terbukti sangat berlimpah dan pembangunan turisme,” papar Kresno.

Semua itu, lanjutnya, diperlukan konektivitas, berupa sarana komunikasi dan perhubungan yang baik, yaitu sarana perhubungan udara atau laut.

“Selain itu, sarana dan prasarana serta infrastruktur, perlu untuk segera ditingkatkan untuk menunjang semua kebijakan pembangunan Natuna,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *