Kembangkan Natuna, Oki Lukito: Sektor Perikanan Bukan Tumpuan Utama

VITAL - Bukan hanya potensial, Natuna juga titik vital kedaulatan Indonesia. (Foto: YouTube)
VITAL – Bukan hanya potensial, Natuna juga titik vital kedaulatan Indonesia. (Foto: YouTube)

Surabaya, MAROBS ** Belum lama ini, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat negara untuk menggenjot pemanfaatan sektor perikanan di Natuna Kepulauan Riau. Selain itu, industri minyak dan gas bumi serta pertahanan.

Pemerhati masalah kemaritiman, Oki Lukito, berpandangan, sektor perikanan sebaiknya tidak menjadi tumpuan utama Pembangunan Natuna.

“Sektor perikanan akan terkendala infrastruktur listrik berkapasitas besar (ABF, cold storage, pabrik es). (Potensial miliki) pelabuhan perikanan samudera, Natuna lebih ideal dikembangkan untuk wisata bahari, peternakan sapi skala besar, dan back up basis pertahanan,” ujar Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, dan Perikanan itu, beberapa waktu lalu, di Surabaya.

Pelabuhan samudera dilengkapi perangkat kelembagaan, seperti syahbandar, perizinan, sistem online dengan Jakarta dan pelabuhan lainnya, bea cukai, karantina, dan lain-lain.

Ia menjelaskan, hingga kini, belum ada penelitian yang spesifik tentang potensi sumberdaya ikan di Natuna. Sebagai salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perairan Natuna rentan terhadap pencemaran, karena merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Ikan yang ditangkap di wilayah ini sudah terkontaminasi logam berat dan minyak,” tandasnya.

Menurutnya, Natuna dapat dikembangkan menjadi market perikanan. Semua negara yang membutuhkan ikan dapat membelinya di Natuna. Bahan bakunya dipasok oleh nelayan lokal dan nelayan andon (pendatang).

“Natuna bisa menggantikan posisi General Santos Filipina yang sedang terpuruk, akibat pengetatan illegal fishing di Indonesia,” kata Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Jawa Timur.

Sementara stakeholder penting pengembangan Natuna, sambungnya, adalah TNI AL, Kementerian Pariwisata, ESDM, dan Peternakan.

Impor Ikan

Lebih lanjut, Oki Lukito, juga mengomentari kebijakan impor ikan yang disoroti banyak kalangan, mengingat pemerintah sering merilis data ikan yang melimpah.

“Impor ikan adalah kesalahan kita sendiri. Penertiban illegal fishing kita setuju 1000 persen. Akibat operasi penertiban dan moratorium kapal asing, posisi ikan menumpuk di tengah samudera, sementara nelayan kita yang umumnya nelayan tradisional tidak mampu menangkap peluang ini, karena serba-terbatas, baik jangkauan, operasional, kemampuan, dan teknologi,” ungkap Dewan Kelautan Jawa Timur ini.

Peran nelayan sebagai garda depan kedaulatan Indonesia di laut, tentu saja signifikan didorong lebih eksis, dengan terus memberi dukungan nyata. Klaim perbatasan menjadi persoalan serius, karena kesejahteraan perbatasan sering kali kurang dioptimalkan. Natuna adalah bukti keseriusan pemerintah, untuk memajukan atau membiarkannya.