Impor Ikan, Niko Amrullah: Evaluasi Kinerja BUMN Perikanan Nusantara

Wasekjen DPP KNTI, Niko Amrullah. (Foto: YouTube)
Wasekjen DPP KNTI, Niko Amrullah. (Foto: YouTube)

Semarang, MAROBS ** Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI), Niko Amrullah, angkat bicara soal kebijakan impor ikan. Kebijakan yang dipilih dengan dalih menutup kekurangan bahan baku industri pengolahan ini, menurut Niko, justru menciderai nelayan kecil yang menaruh harapan besar terhadap pemerintah.

“Target Nawa Cita untuk berdaulat, seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Produk dalam negeri harus dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Seharusnya, Menteri perdagangan juga angkat bicara menyoal impor ini,” ujar Niko saat berdiskusi dengan mahasiswa FPIK UNDIP, beberapa waktu lalu, di Semarang.

Ia mempertanyakan langkah pemerintah, mengingat laju produksi perikanan yang meningkat, dan mengapa tidak dibarengi dengan sambut tangan pemerintah untuk menyerap hal tersebut.

“Indonesia tidak kekurangan ikan, kenapa harus impor? Melihat laporan dari KKP perihal produksi ikan maka sudah semestinya pemerintah tidak melakukan impor,” tandasnya.

Niko menuturkan, untuk jangka pendek, pemerintah dapat melakukan peninjauan dan audit perizinan impor ikan, serta merealisasikan dan mempermudah penyaluran bantuan permodalan untuk nelayan kecil agar berdaya secara produksi.

“Evaluasi kinerja BUMN Perikanan, Perikanan Nusantara, yang seharusnya menyerap produksi ikan dari nelayan (buffer stock) dengan harga fair, sehingga terwujud kapasitas usaha,” ungkapnya.

Sementara untuk jangka panjang, sambung Niko, pemerintah perlu memperjelas roadmap industri perikanan, integrasi pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi, sebagai satu intervensi kompregensif pemerintah.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah bagi nelayan serta adanya sinergisitas antar-lembaga di pemerintahan.

“Pemerintah harus hadir dalam setiap titik aktivitas nelayan, mulai dari sebelum produksi hingga pemasaran. Bantuan yang diberikan pemerintah sudah seharusnya disesuiakan dengan keadaan lokalnya, agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” tuturnya.

Infrastruktur

Niko juga menyoroti pembangunan pelabuhan yang terkesan menjauh dari lokasi produksi ikan. Menurutnya, sumberdaya ikan terbesar berada di Indonesia bagian timur, tapi mengapa pembangunan pelabuhan justru lebih banyak di Indonesia bagian barat.

Hal ini, lanjutnya, membuat fasilitas penyerap produksi ikan di timur, terhambat dan lambat. Ia beranggapan, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan celah melakukan impor ikan.

“Kehadiran ikan impor tentu berakibat pada harga ikan dalam negeri. Tidak heran apabila harga ikan dalam negeri mengalami penurunan. Impor ikan ini perlu kita kawal bersama. Jangan sampai terus berkelanjutan,” tegas Niko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *