Eskalasi Natuna: Wawancara dengan Peneliti LIPI, Hayati Nufus

Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Perairan Natuna, Kamis (23/6/2016) siang. (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Perairan Natuna, Kamis (23/6/2016) siang. (Foto: Setkab)

Jakarta, MAROBS ** Belakangan, ketegangan terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. Beberapa hal sebaiknya mulai dipertegas, agar friksi ini tidak meluas pada keretakan kerja sama dua negara.

Senin (11/7/2016), Maritime Observer mewawancarai Hayati Nufus, seorang peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Fokus perhatiannya berkisar pada perkembangan politik, sosial, dan budaya Tiongkok.

Selama dua tahun terakhir, ia meneliti mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN dan pemanfaatan kerja sama subregional untuk membangun keterhubungan di ASEAN.

MarObs: Pada konteks eskalasi perbatasan, terutama Natuna, apa dampak paling mengkhawatirkan bagi kedua negara?

Dampak yang paling mengkhawatirkan dari eskalasi di Natuna antara RRT dan Indonesia adalah terganggunya kestabilan keamanan di kawasan. Tidak bisa tidak, insiden di Natuna baru-baru ini menjadi ganjalan dalam hubungan RI dan RRT.

Dalam konteks sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) antara RRT dengan beberapa negara ASEAN, sejak semula Indonesia memang bukan claimant state. Posisi Indonesia sebagai non-claimant state sebenarnya menguntungkan, karena bisa mengambil peran sebagai penengah dan penjembatan dialog antara RRT dengan negara anggota ASEAN lain yang bersengketa. Akan tetapi, insiden di Natuna yang terjadi belakangan, membuka mata kita bahwa sebenarnya ada masalah antara RI dan RRT di LTS.

Berdasarkan aturan hukum internasional, Indonesia tidak memiliki perbatasan apa pun dengan RRT. Klaim RRT di LTS juga ikut mempengaruhi perairan Indonesia, dan cenderung merugikan posisi Indonesia. Apalagi terkait isu illegal fishing yang dilakukan oleh beberapa nelayan RRT di perairan kita.

Bukan hanya isu illegal fishing, insiden di Natuna lebih luas lagi bisa berkembang menjadi isu kedaulatan. Pihak RRT menyatakan ‘tidak keberatan’ dengan klaim Indonesia atas kepemilikan Kepulauan Natuna. Penggunaan terminologi ‘tidak keberatan’ menjadi sangat ambigu dan bisa menjadi multiinterpretasi.

RRT tidak dengan jelas mengakui kedaulatan RI di kepulauan Natuna dan kawasan perairannya. Mereka hanya menyatakan tidak keberatan atas kepemilikan Indonesia atas kepulauan Natuna. Apabila posisi RRT di Natuna tidak segera diperjelas, bukan tidak mungkin, insiden serupa di Natuna akan terjadi lagi.

Hal ini tentunya akan menjadi masalah, baik bagi hubungan RRT dengan Indonesia, atau pun lebih luas bagi keamanan di kawasan Asia Tenggara.

MarObs: Apakah benar, Tiongkok dengan sengaja melakukan eksplorasi dan eksploitasi perairan Natuna, berdasarkan Nine Dash Line? Sengaja ini maksudnya, apakah ada dasar utama, sehingga mereka berani melakukannya dengan mengabaikan hubungan bilateral dengan Indonesia?

Eksplorasi dan eksploitasi Perairan Natuna oleh RRT bisa terjadi karena mereka menganggap wilayah tersebut masih berada di dalam lingkaran Nine Dash Line (9DL), yang artinya juga masuk sebagai daerah kedaulatan mereka. Dengan demikian, mereka mengklaim bahwa RRT pun memiliki hak untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut.

Bahkan dari penangkapan kapal ikan RRT Guibeiyu 27088 yang lalu, ditemukan sebuah buku panduan yang memetakan lokasi-lokasi di kawasan LTS mana saja yang boleh dijadikan tempat memancing oleh para nelayan mereka. Peta dalam buku tersebut menunjukkan wilayah-wilayah yang diklaim RRT sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka, dan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna masuk di dalamnya.

Berdasarkan klaim 9DL, RRT merasa memiliki hak dan kepentingan di Perairan Natuna. Maka dari itu, aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan RRT di kawasan natuna yang kita anggap sebagai tindakan ilegal di perairan kita, bagi RRT, aktivitas tersebut tidak melanggar apa pun, karena masih masuk dalam kawasan mereka.

Meskipun RRT ikut menandatangani UNCLOS, namun klaim sepihak mereka atas 9DL jelas tidak sesuai dengan hukum laut internasional. Tindakan RRT di kawasan LTS ini tidak sekadar asertif, namun sudah cenderung mengarah pada tindakan yang ofensif. Apalagi bila dilihat dari militerisasi yang dilakukan RRT di kawasan LTS.

Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim atas sengketa LTS, tetapi tindakan RRT tersebut ikut mempengaruhi kita. Karena, kita pun berkepentingan besar atas daerah perairan di Natuna.

Hayati Nufus. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Hayati Nufus. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

MarObs: Eskalasi Natuna apakah akan berpengaruh pada diplomasi kedua negara, lebih spesifik, kerja sama ekonomi?

Eskalasi di Natuna antara Indonesia dan RRT yang semula dipicu oleh isu illegal fishing berpeluang untuk meluas menjadi isu kedaulatan yang harus diselesaikan secara diplomatik oleh kedua negara, apabila tidak di-manage dengan baik.

Insiden penangkapan dan penembakan kapal RRT bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, tahun 2013 pernah terjadi insiden serupa. Apabila RRT masih tetap mempertahankan ambiguitasnya terkait kedaulatan Indonesia di Kepulauan dan Perairan Natuna, besar kemungkinan hal yang sama akan terjadi. Bila hubungan diplomatik kedua negara memburuk, tentu akan berimbas pada kerja sama sektor lainnya, seperti perdagangan dan investasi.

Namun, hal lain yang perlu diwaspadai sebagai akibat memburuknya hubungan RI-RRT adalah munculnya sentimen anti-China di dalam negeri Indonesia. Berkaca pada munculnya sentimen anti-China yang terjadi di Vietnam pada 2014 sebagai akibat memburuknya hubungan Vietnam dan Tiongkok karena kasus sengketa LTS, jangan sampai hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Jangan sampai isu ini digunakan untuk memprovokasi dan memunculkan sentimen anti-China di dalam negeri kita.

MarObs: Mengapa Tiongkok sangat bernapsu terus melakukan friksi yang disengaja di perbatasan?

Sebelumnya, perlu ditekankan bahwa Indonesia dan RRT tidak memiliki perbatasan apa pun. (Hal) yang dilakukan RRT adalah klaim sepihak atas dasar sejarah. Tahun 1947, Republik Tiongkok pada masa itu mengeluarkan peta yang di dalamnya memuat 11 garis putus-putus, yang kemudian menjadi 9 garis putus-putus, di kawasan LTS.

Apabila kita merasa memiliki perbatasan dengan RRT, itu artinya kita mengakui dan mendukung adanya 9DL serta klaim sepihak yang dilakukan RRT. Sementara berdasarkan hukum internasional, klaim berdasarkan sejarah yang dilakukan oleh RRT itu tidak dapat dibenarkan.

RRT memiliki kepentingan besar di kawasan LTS. Jalur di LTS adalah jalur pelayaran utama yang digunakan mereka untuk mengangkut energi. Selain itu, jalur tersebut menyimpan banyak kekayaan alam.

RRT merasa perlu untuk memperluas wilayahnya dan mengamankan kepentingannya di LTS. Upaya tersebut, selain dilakukan dengan terus memproklamasikan kedaulatan mereka atas kawasan LTS melalui 9DL, juga dilakukan dengan jalur diplomasi ekonomi melalui gagasan pembangunan kembali Jalur Sutra Darat dan Maritim Abad ke-21.

Sikap RRT yang semakin agresif di LTS bisa dilihat sebagai upaya mereka untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia. Apalagi dengan semakin berkembangnya kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki RRT.

Dari segi politik domestik, RRT perlu menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa saat ini, posisi RRT di kancah internasional cukup kuat. Dengan demikian, legitimasi atas kekuatan Partai Komunis sebagai partai pemimpin negara akan menjadi lebih kuat, bila mendapat dukungan dan kepercayaan yang cukup dari rakyat.

Mengapa sampai terjadi friksi di Kawasan Perairan Natuna antara RI dan RRT? Hal ini masih terjadi ambiguitas sikap RRT atas pengakuannya terhadap kedaulatan RI di kepulauan dan Perairan Natuna.

MarObs: Apa langkah yang sebaiknya ditempuh Pemerintah Indonesia atas Eskalasi Natuna?

Hal yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Indonesia adalah meminta kejelasan kepada Pemerintah RRT, terkait pengakuan mereka atas kedaulatan di Kawasan Natuna, baik perairan atau pun kepulauannya. Dialog dapat dilakukan untuk memastikan komitmen RRT dalam menjaga kestabilan di kawasan ini.

Komitmen RRT terkait isu penangkapan ikan ilegal juga perlu diperjelas. Satu hal yang perlu dipertegas adalah bahwa posisi Indonesia sudah jelas, tidak memiliki perbatasan apa pun dengan RRT. Jangan sampai insiden yang terjadi menjadi pancingan agar kita mengakui 9DL dan klaim RRT atas LTS.

Selain melakukan pendekatan secara bilateral, kita juga perlu mendekati negara-negara anggota ASEAN agar bisa satu suara dalam menghadapi RRT terkait isu LTS.

Kementerian Luar Negeri perlu memainkan peran yang lebih strategis dalam mendekati negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan mengingatkan ASEAN bahwa sejak awal pembentukan ASEAN sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas di kawasan. Jangan sampai upaya ASEAN ini justru dipecah-pecah oleh RRT dengan isu LTS.