Targetkan Dwelling Time Kurang Dari 3,5 Hari, Pemerintah Bakal Perketat Peraturan

Keterangan Pers beberapa menteri tentang Dwelling Time, Selasa (29/3/2016). (Foto: Sekretariat Kabinet)
Keterangan Pers beberapa menteri tentang Dwelling Time, Selasa (29/3/2016). (Foto: Sekretariat Kabinet)

Jakarta, MAROBS ** Pemerintah akan mempercepat proses dokumen dan pemberian penalti bagi kapal yang dokumennya belum diurus pada saat bongkar muat, juga pelaku usaha yang meninggalkan barangnya di Pelabuhan Tangjung Priok lebih dari dua hari. Semua itu dilakukan untuk terus menekan waktu bongkar muat barang (dwelling time) lebih cepat.

Selain itu, akan dilakukan pengaturan kapal yang masuk Jalur Hijau dan Jalur Merah. Selama ini, aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang menentukan dan diduga ada permainan. Pemerintah akan mengintegrasikannya menggunakan sistem teknologi informasi, termasuk impor.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli, dalam keterangan pers, usai Rapat Terbatas (Ratas) masalah dwelling time di Kantor Kepresiden Jakarta, Selasa (29/3/2016) petang.

Menteri Rizal menuturkan, akan diberlakukan masa tunggu kontainer gratis selama 2×24 jam. Lebih dari itu, kontainer dikenakan penalti Rp5 juta. Selama ini, banyak pelaku usaha meninggalkan barangnya lebih dari 2 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, karena sewa kontainer di pelabuhan hanya Rp22.500 per hari.

“Kita sengaja kasih penalti Rp5 juta setelah dua hari, 2×24 jam, sehingga mau enggak mau, mereka keluarkan barangnya dari lini satu,” ujarnya dirilis Sekretariat Kabinet.

Ia mengaku, ada perbedaan data antara Kemenko Maritim dan Sumberdaya dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bea Cukai mencatat dwelling time 3,01 hari, sementara Kemenko Maritim dan Sumberdaya 3,5 hari. Namun, esensinya, pemerintah menginginkan dwelling time bisa lebih rendah lagi, dengan cara mempercepat proses dokumen.

“Tadi diputuskan, karena banyak yang bandel. Kapalnya datang, dokumennya belum diurus. Nanti, akan disiapkan penalti. Jadi, siapa yang dokumennya terlambat akan kena penalti yang cukup besar, sehingga dokumen itu bisa lebih cepat,” tandasnya.

Pengoperasian Pelabuhan di Banten

Lebih lanjut, Rizal memaparkan, pemerintah akan mengoperasikan pelabuhan yang ada di Banten.

“Kami sudah komunikasi, menulis surat sama menteri Perhubungan dan Menteri BUMN dan Pelindo untuk membuka pelabuhan di Banten, untuk bisa menerima kontainer,” katanya.

Dengan dibukanya pelabuhan di Banten untuk kontainer ekspor-impor, Menko Maritim yakin akan berdampak langsung pada cost logistic yang turun pada industri di sekitar Banten dan Anyer, sekaligus mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok.

“Kami memang masih akan push lagi supaya dwelling time ini bisa 2 hari lebih. Dan itu salah satu dengan membangun rel yang kedua di dalam kereta api, sekarang cuma satu rel. Nanti PT Kereta Api akan bikin 2, sehingga mengurangi traffic di Tanjung Priok,” jelas Rizal.

Untuk mengatasi waktu tunggu kapal (demorex time), sambungnya, akan dilakukan penertiban bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.

“Kita ingin demorex time atau waktu tunggu kapal, mengikuti praktik paling baik di dunia, yaitu first come first serve; siapa yang datang duluan, itu yang diladeni. Kita ingin ini kurang dari 2 hari juga,” ucap Menteri Rizal.

Ia meyakini, pelaku usaha tidak mempermasalahkan biaya tinggi bila diiringi dengan jadwal yang teratur. Dengan reguler line, ada kepastian bagi para pelaku usaha, sehingga biaya barang di luar Jawa, terutama, Indonesia Timur, bisa turun.

“Esensinya, kita ingin ada reguler line. Artinya, reguler shipping. Jadi, kapal yang jadwalnya ada, teratur, dari satu lokasi ke lokasi lain di Indonesia timur,” katanya.