Kresno Buntoro: Masukkan IUU Fishing sebagai United Nations Transnational Organized Crime

Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, MAROBS ** Kerja sama internasional perlu diperkuat untuk menemukan aktor di balik FV Viking. Hal ini menunjukan bahwa kasus ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi (trans national organized crime). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar-negara untuk memeranginya.

Selain itu, diperlukan instrumen hukum internasional yang memasukan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sebagai bagian dari United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) dan protokolnya, sehingga langkah bersama antar-negara dapat dipacu dan diselaraskan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Laut, Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro, Senin (14/3/2016), di kantornya.

Ia mengatakan, kolaborasi internal Indonesia dengan dibentuk Satgas 115 telah diapresiasi oleh negara lain, khususnya Norwegia, ketika Indonesia melakukan respons langsung terkait purple notice yang dikeluarkan Pemerintah Norwegia kepada FV Viking.

“Kerja sama antar-stakeholder yang kemudian dikembangkan bekerja sama dengan negara lain atau pun entitas perikanan dunia, perlu untuk terus ditingkatkan untuk menjamin potensi perikanan yang lestari,” tutur Kresno.

Implikasi tindakan tegas penenggelaman kapal, sambungnya, akan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sangat serius dalam memerangi IUU Fishing.

“Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa potensi ekonomi (perikanan) yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia akan dikelola dengan lebih baik, dan Indonesia menjadi negara terdepan dalam pemberantasan IUU Fishing,” tandasnya.

Hal tersebut juga merupakan refleksi langsung dari kebijakan Poros Maritim Dunia yang memiliki lima pilar, salah satunya pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam.

Kresno menambahkan, pasca-aksi penenggelaman, TNI AL harus menjadi driver dan leader dalam menciptakan laut nusantara yang aman, untuk kegiatan perekonomian dan kegiatan lain, demi mewujudkan pembangunan nasional.

“TNI AL akan selalu melakukan langkah-langkah operasi yang terarah dalam melakukan tugas. Salah satunya, penegakan hukum di Laut,” pungkasnya.

Diplomasi Ala KKP

Sementara itu, Direktur Pandiva Strategic Yogyakarta, Danang Munandar, menilai, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, FV Viking, di lepas Pantai Pangandaran, Senin (14/3/2016), oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai keberhasilan diplomasi maritim ala KKP.

“Biasanya, diplomasi identik dengan tugas Presiden atau Kementerian Luar Negeri. Padahal, sebenarnya, semua pihak dapat menjalankan misi diplomatik. Karena, keberhasilan sebuah program, bisa jadi berimplikasi besar pada eksistensi Indonesia di mata dunia,” ucapnya di Godean, Sleman, Yogyakarta.

Direktur-Pandiva-Strategic-Yogyakarta-Danang-MunandarMenurutnya, illegal fishing adalah transnational crime. Keberhasilan memeranginya, akan membawa pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berkomitmen tangguh.

“Seperti Presiden Jokowi bilang, kapal ini diburu 13 negara. Kalau Indonesia mampu menangkapnya, tanpa perlu kita teriak-teriak, dunia tahu, kita berbuat banyak,” tutur konsultan kebijakan publik tersebut.

Danang berpandangan, aksi penenggelaman memang didesain untuk gagah-gagahan. Maksudnya, kelihatan melakukan pemborosan, karena sebagian kalangan berpendapat bahwa kapal ini dapat dimanfaatkan nelayan, misalnya. Meski demikian, pesan kuat di mata dunia bahwa Indonesia adalah negara kuat tentu bernilai sangat mahal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *