Berantas Penyelundupan, Kesejahteraan Prajurit Pengamanan Perbatasan Perlu Ditingkatkan

Letkol Laut (P) Salim dalam pemeriksaan pasukan sebelum pelaksanaan Pam Perbatasan Papua. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Letkol Laut (P) Salim dalam pemeriksaan pasukan sebelum pelaksanaan Pam Perbatasan Papua. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, MAROBS ** Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim, berpandangan, untuk memberantas aksi penyelundupan, kesejahteraan prajurit pengamanan perbatasan perlu ditingkatkan.

“Perlu peningkatan kesejahteraan penjaga perbatasan, khususnya prajurit yang akan melaksanakan pengamanan (Pam) perbatasan, dan didukung dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kalah canggih dengan peralatan yang dipakai para penyelundup,”ujarnya di Jakarta, Minggu (20/3/2016)

Mencegah aksi penyelundupan, menurutnya, harus diimbangi dengan skema diplomasi pertahanan, yakni peningkatan kerja sama intelijen dan sharing antar-negara tentang tindak kejahatan yang terjadi, khususnya di wilayah perbatasan.

“Penyelundupan saat ini dan tahun-tahun yang lalu merupakan masalah sangat besar, karena dapat mengganggu pasar dalam negeri, serta melemahkan daya saing, dan yang paling berbahaya, bisa menghancurkan bangsa,” tandas penulis buku Path Way to Indonesia Maritime Future tersebut.

Ia mengungkapkan, praktik penyelundupan, mulai dari produk pertanian, barang industri, perikanan, elektronika, dan narkoba masih marak di sejumlah daerah, dari Sabang sampai Merauke.

“Kalau melihat kondisi geografis negara kita, di samping lewat laut, lewat darat pun juga dilakukan oleh para smuggler, terutama perbatasan Malaysia, RTDL, dan PNG,” kata Salim.

Penyelundupan, tuturnya, jelas akan merusak citra dan wibawa negara.

“Kita diremehkan oleh bangsa lain. Mereka pikir, gampang sekali masuk ke Indonesia. Sama dengan tidak menghargai produk-produk bangsa sendiri. Untuk narkoba, masyarakat dan generasi kita lebih mudah dihancurkan,” ucap perwira yang bersemangat menggelorakan kebaharian bagi generasi muda itu.

Transnational Crime

Aksi penyelundupan, terang Salim, termasuk dalam transnational crime. Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara.

Transnational crime telah menjadi gejala global, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan peledakan bom di Atrium Plaza di Jakarta,” jelasnya.

Menurutnya, kejahatan bisa bersifat transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara. Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasannya pun dilakukan di negara lain. Selain itu, melibatkan organized criminal group di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara. Terakhir, berdampak serius pada negara lain.

Pada 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.

Peran TNI AL

Salim menegaskan pentingnya Peran TNI AL dalam menjaga perbatasan laut, termasuk penyelundupan dan illegal fishing.

“Akhir-akhir ini, tindak kejahatan transnasional tidak hanya illegal fishing. Terkadang, kapal ikan hanya digunakan sebagai kedok untuk menyelundupkan narkoba, senjata, dan kegiatan illegal lainnya,” katanya.

Ia mengemukakan, TNI AL menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi nasional. Di samping itu, sejak lahir, Angkatan Laut seluruh dunia mengemban peran universal, yaitu military, constabulary atau polisionel, dan diplomacy.

“Jadi, kalau ada pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan TNI AL dalam menjaga keamanan di laut, berarti tidak ingin melihat TNI AL menjadi besar dan kuat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, masalah penyelundupan di Tanah Air merupakan masalah besar. Presiden mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk berperan strategis dalam memerangi penyelundupan. Ia meminta dilakukan peningkatan pengawasan secara terpadu, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.

Presiden juga meminta Polri dan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan, agar praktik penyelundupan bisa dicegah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *