Kecelakaan Kapal Tinggi, APMI: Pemerintah Harus Segera Bentuk Tim Khusus

Kecelakaan laut akibat tabrakan Kapal Tanker Stolt dan Kapal Kargo Thorco Cloud, tidak jauh dari Batam. (Foto: Vessel Finder/AP Photo)
Kecelakaan laut akibat tabrakan Kapal Tanker Stolt dan Kapal Kargo Thorco Cloud, tidak jauh dari Batam, 16 Desember 2015. (Foto: Vessel Finder/AP Photo)

Jakarta, MAROBS ** Pemerintah bersama stakeholders harus segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus tenggelamnya kapal. Kandasnya KM Azula di Perairan Asmat Papua, pada Sabtu (13/2/2016), menjadi momentum penting evaluasi fundamental.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan hanya menyangkut Program Poros Maritim, melainkan integritas maritim Indonesia di mata dunia. Bagaimana klasifikasi kita akan masuk ke dalam IACS, jika kasus seperti ini terus terjadi?” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, hari ini, di Jakarta.

Harapannya, pemerintah bersama stakeholders dapat membahas serius, kasus kecelakaan kapal.

“Jangan sampai, lagi-lagi kita bicara maritim secara konseptual, namun hilang substansi secara kontekstual,” kata Ahlan.

KM Azula tenggelam sekira pukul 20.03 akibat kebocoran, setelah masuk ke area perairan dangkal. Sebanyak 13 orang anak buah kapal (ABK) KM Azula yang tenggelam di Perairan Asmat hingga kini belum ditemukan.

Menurut Ahlan, hal ini adalah ironi Negara Maritim, setelah pada 2015, terdapat tiga peristiwa kapal tenggelam, yakn KM Wihana Sejahtera pada Oktober, KLM Arief Sosial pada Desember, dan KM Marina pada Desember.

“Tengelamnya KM Azula menunjukkan jelas, tidak hadirnya pemerintah di laut,” tandasnya.

Hal ini, sambungnya, harus menjadi warning bagi pemerintah, terutama stakeholders yang berhubungan dengan konstruksi perkapalan, owner kapal, dan pemberi izin kapal.

“Kapal KM Azula merupakan jenis kapal tanker yang berakibat, bukan hanya terhadap keselamatan jiwa para kru kapal, melainkan juga pencemaran laut yang terjadi akibat kapal tersebut tengelam,” pungkas Ahlan.

Menomorsatukan Masyarakat

Saat diskusi Forum Maritim Jatim (FMJ), Senin (30/11/2015), di Ruang Sidang Kecil Lantai 1 Rektorat ITS Surabaya mengangkat tema ‘Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan; Kasus KMP Wihan Sejahtera’, sektor pelayaran diminta untuk berkomitmen menomorsatukan masyarakat, bila tidak ingin kehilangan kepercayaan publik.

“KMP Wihan Sejahtera memiliki surat keterangan kelaiklautan kapal yang valid. Dugaan keras (kecelakaan) terjadi (karena) pemuatan yang tidak sesuai dengan karakteristik stabilitas kapal in intact condition. Ditengarai, kapal tidak memenuhi syarat stabilitas menurut IMO,” ujar Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Profesor Daniel Mohammad Rosyid.

Ia mengungkapkan, data penumpang dalam manifes kapal jauh lebih kecil, yakni sekira 50 orang, berbeda dengan kenyataan, sekira 200 penumpang.

“Aturan tinggi muatan truck sering dilanggar, yakni lebih dari 3,8 meter. Nakhoda kapal menolak jasa pandu, lalu terlihat berubah haluan dan oleng di sekitar Pelabuhan Teluk Lamong. Kapal fully capsized kurang dari 30 menit, setelah menyebar sinyal darurat. Pelindo pun mengerahkan armada pandu untuk melakukan evakuasi penumpang,” terang Daniel.

Perusahaan Pelayaran Bermasalah

Menurut Profesor Daniel, situasi pelayaran nasional dalam kondisi kelebihan pasokan ruang kapal kargo. Banyak perusahaan pelayaran dalam kondisi yang tidak sehat. Kebanyakan armada pun sudah tua. Banyak yang tidak berasuransi untuk wreck removal.

“Aturan keselamatan sering dilanggar untuk bisa mempertahankan bisnis. Kapal roro seperti KMP Wihan Sejahtera tidak cocok untuk layanan antar-pulau, seperti Tanjung Perak-Ende. Kapal dalam kondisi miring pada saat berangkat, tapi sudah memiliki Surat Perintah Berlayar dari Syahbandar Tanjung Perak,” kata Daniel.

Sementara kapal ferry dirancang dengan draft kecil dan bangunan atas tinggi serta mengandalkan balasting untuk mengatur Vertical Centre of Gravity. Banyak kendaraan tidak di-lashed sehingga mudah berpindah tempat dan sangat rentan terhadap oleng bahkan capsize. Di samping itu, banyak perlengkapan keselamatan yang tidak layak. Misalnya, life jacket yang dapat dibeli di pasar-pasar.

Daniel menyayangkan manajemen ABK yang juga bermasalah. Di samping banyak yang tidak kompeten, ABK baru sering kali kurang mengenal kapal, sehingga lamban merespons keadaan darurat. Komposisi ABK memerlukan manajemen yang pas agar sebagai tim, menguasai kapal.

“Nakhoda kapal tetap memiliki peran penting, karena bisa menolak berlayar, sekalipun sudah menerima SPB. Nakhoda seharusnya bisa memeriksa stabilitas kapal pada awal keberangkatan dengan melakukan manuver cikar kiri dan cikar kanan. Jika ditengarai stabilitas kapal bermasalah nakhoda bisa membatalkan pelayaran,” tegasnya.

Belum lagi, tambahnya, budaya keselamatan masyarakat pada umumnya rendah, sementara otoritas tidak tegas menegakkan aturan keselamatan pelayaran. Sementara itu, pengusaha pelayaran terdesak untuk tetap memperoleh laba, namun dengan mengorbankan keselamatan.

2 Comments

  1. Kecelakaan kapal dapat terjadi karena kesalahan pembuatan atau kesalahan navigasi. Keduanya bertautan secara seri yang tidak terpisahkan. Pembuatan kapal harus didasarkan pada aturan klasifikasi (aspek konstruksi, permesinan dan material) serta aturan pemerintah (tonase kapal, keselamatan dan pencemaran laut / udara). Kesalahan navigasi berhubungan dengan kompetensi ABK. Selain kedua tersebut masih ada aspek kepelabuhanan yang juga masuk dalam kisaran.

    Apabila dilihat lingkup pekerjaannya maka aspek klasifikasi punya bobot yang paling dominan. Tetapi bukan berarti suatu kecelakaan kapal bisa di atributkan kepada kesalahan badan klasifikasi. Seperti sudah dicontohkan di artikel, satu pemicu sekecil apapun akibat non-competence atau non-compliance faktor2 yang diatas tadi bisa berujung petaka.

    Perlu sinergi yang lugas dan sistemik antara penyelenggara klasifikasi, regulator dan kepelabuhanan yang sampai sekarang kurang berjalan dengan baik.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *