Muhammad Zulficar Mochtar: MEA Kendaraan Strategis Optimalkan Jasa dan Produk Kelautan

Ketua Umum ISKINDO, Muhammad Zulficar Mochtar, menyerahkan Dokumen Strategis Optimasi Kelembagaan & Program KKP kepada Menteri Susi Pudjiastuti. (Foto: ISKINDO)
Ketua Umum ISKINDO, Muhammad Zulficar Mochtar, menyerahkan Dokumen Strategis Optimasi Kelembagaan & Program KKP kepada Menteri Susi Pudjiastuti. (Foto: ISKINDO)

Jakarta, MAROBS ** Dengan karakter bahari, potensi produk, dan lokasi strategis, Indonesia dapat memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai kendaraan strategis untuk mengoptimalkan jasa dan produk kelautan.

“MEA ini merupakan tantangan dan peluang, sebenarnya. Namun, juga berpotensi menjadi boomerang, apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Muhammad Zulficar Mochtar, Rabu (20/1/2016), di Jakarta.

Menurutnya, masih cukup banyak pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan pemerintah. Meski saat ini Indonesia telah memiliki 238 kampus yang mengembangkan perikanan, dan 103 kampus yang mengembangkan kelautan, tetapi orientasi belum sepenuhnya siap dalam mengantisipasi MEA.

“Demikian pula masyarakat pesisir dan nelayan. Mayoritas berpendidikan rendah dan menghasilkan produk atau komoditas mentah atau tidak standar. Hal ini, antara lain disebabkan karena pembangunan kelautan sering tidak dianggap penting dalam pembangunan,” tutur Zul.

Akibatnya, sambung Zul, meskipun SDM cukup banyak tersedia, tetapi bidang keahlian kelautan yang digeluti belum tersertifikasi dan distandarisasi dengan baik. Demikian pula produk-produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan, sering kali minim dalam handling, pengemasan, teknologi, dan tata laksana.

“Kalau tidak segera dibenahi, kerja-kerja jasa kelautan dan produk-produk kelautan akan kalah bersaing dengan negara MEA lainnya,” khawatirnya.

Langkah-langkah Penting

Zulficar memberi masukan beberapa hal. Pertama, sertifikasi jasa kelautan dan perikanan perlu diintensifkan di perguruan tinggi dan diakselerasi, sehingga menghasilkan tenaga terampil yang standar.

Kedua, perlunya dikembangkan sekolah-sekolah vokasi (ketrampilan), seperti Politeknik Kelautan dan Perikanan serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat langsung diarahkan untuk merespons isu-isu serta fokus pada kebutuhan barang dan jasa dalam kerangka MEA.

Selanjutnya, mendorong lahirnya wirausaha kelautan dan perikanan dengan membuka akses dan fasilitas yang menunjang. Keempat, memprioritaskan penjualan produk-produk olahan, sehingga nilai tambah dan manfaat lebih optimal.

Kelima, mengantisipasi dan melakukan proteksi terhadap mekanisme MEA, sehingga nelayan tradisional dan masyarakat adat tidak banyak terimbas dari kerangka tersebut dan tidak menjadi sekadar obyek. Demikian pula, lingkungan dan sosial masyarakat perlu dipastikan bisa diantisipasi dengan baik.

Integrasi Stakeholders

Zul memandang, stakehokders kelautan masih relatif kecil dibanding sektor lain. Selama satu hingga dua dekade terakhir, terangnya, meskipun lambat, semangat berkelautan cukup berkembang di kalangan pemangku kepentingan, dan mencapai puncaknya melalui komitmen Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi, serta berbagai gebrakan Menteri Susi. Atensi, perhatian, dukungan, dan pemahaman berkelautan membesar.

Namun tampaknya, lanjut Zul, mayoritas masih ragu atau bingung, apa yang harus dilakukan. Kalangan yang telanjur bergerak di bidang kelautan dan perikanan, baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta, masih terkesan eksklusif dalam menangani laut.

“Sektor lain dan stakeholder lain cenderung ingin berkontribusi, namun masih bingung dan bertanya-tanya. Mau kemana, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya,” ucapnya.

Ia berpendapat, integrasi antar-aktor, antar-stakeholder mendesak dilakukan. Upaya mainstreaming kelautan dengan menggandeng semua pihak, baik pusat maupun daerah; sektor yang terkait langsung maupun tidak;, segenap stakeholder baik pemerintah, swasta, kampus, LSM/NGO, media dan masyarakat harus didorong cepat.

“Untuk itu, konsensus Negara Maritim, platform dan kompas kelautan harus segera dikeluarkan, agar semua pihak bisa melihat peran strategis yang bisa dijalankannya. Otomatis percepatan pembangunan kelautan akan terjadi,” pungkasnya yakin.

One Comment

  1. Assalamualaikum wr wb
    Terkait pembangunan Kelautan Indonesia terutama terkait dengan penjelasan ditas (flatform), itu sangat kami dukung Karena bagaimanapun juga apa yg menjadi perbincangan (kebijakan) di atas (pemerintah pusat) sering kali tidak terimplementasi di Pemda ata tidak terkoordniasi, atau kebijakan pemerintah pusat sering kali tidak dapat di implementasikan di daerah, atau kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak sutuhnya mengena kepada seluru aspek pembagunan masyarakat (Desa). Oleh karenanya, kami menyarankan sebagai langkah awal untuk semua aspek pembangunan pertanian di Indonesia terkhusus untuk di usaha-usaha kelautan dan perikanan, pemerintah harus punya skala proritas daerah sebagai fokus kebijakan untuk memajukan produk kelautan perikanan di Indonesia. Kebijakan tersebut, adalah kebijakan terintergrasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hasilnya benar-benar maksimal. Saya masih teringat dgn Tajam dari Pernytaan Sorang peneliti senior IPB, Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Ia mengatakan kurang lebih seperti ini “Mungkin bantuan2 yg diberikan pemerintah untuk pembangunan kelautan dan perikanan blum mencukupi, atau pemahamannya singkatnya bantuan tersebut nelayan masih butuh sedikit lagi tapi sudah tidak ada lagi” sehingga atas bantaun tersebut masyrakat harus gigit jari lagi dan dampaknya tentu tidak berhasil secara optimal. Misalnya kebijakan tersebut dilirik ke daerah2 kepulauan seperti Kepulauan Riau yg hanya 4 % daratan dan selebinhya 96% laut. Tentu kebijakan ini akan sangat mendukung, karena kalau kebijakan diambil tidak di fokuskan pada akhirnya tidak ada yg tampak, tidak ada yg memberi sumbangsi secara maksimal.
    Kami juga berharap di desa2 khususnya untuk desa yg berdekatan langsung dengan wilayah pesisir, agar dibentuk Badan Penanganan, Konsultasi dan Pengembangan khusus Desa (BPKPKDes) yang bertugas untuk
    1. Membantu pengembagan usaha2 masyarakat (Pengemasan Pemasaran atau promosi pasar) permasalahan utama produk desa
    2. Menangani atau terjeun langsung untuk mencari Ide kreatif/inovatif yg dapat dijadikan sebagai new produc desa dalam rangka mengangkat ekonomi pedesaan masyrakat pesisir
    3. Menjadi sambung tangan pemerintah (cordination), sebagai pusat konsultasi masyarakat desa dalam pengembangan produk serta permasalahan2 masyrakat desa untuk di ekspos ke publik agar semua aspek (masyarakat) dapat melirik ke desa sebagai pusat kebijakan pemerintahan Jokowidodo (Pembangunan wajah2 Indonesia ada pada Desa2 apalagi desa2 perbatasan)

Comments are closed.