MEA, Andry Indryasworo Sukmoputro: Sektor Kelautan Mampu Wujudkan Kedaulatan Pangan

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Andry Indryasworo Sukmoputro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Andry Indryasworo Sukmoputro. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Padang, MAROBS ** Momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi jalan emas, mewujudkan kedaulatan pangan melalui sektor kelautan. Standar hasil produk kelautan adalah satu satu hal penting, di samping banyak hal lain.

“Kita harus bisa mewujudkan kedaulatan pangan dengan potensi sektor kelautan,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Andry Indryasworo Sukmoputro, Kamis (21/3/2016), di Padang.

Menurutnya, salah satu caranya adalah dengan swasembada garam. Selanjutnya, Indonesia dapat mengekspor hasil budidaya laut, seperti rumput laut, mutiara, dan sebagainya.

“Kita jangan terlalu percaya pada statistic, tanpa melakukan ground check. Kita sering mengabaikan riset-riset penting sektor kelautan. Kita harus mempunyai bakumutu standar hasil produk kelautan yang disyaratkan secara internasional atau negara pengimpor,” ucap Andry.

Program-program pengembangan sektor kelautan, sambungnya, harus memperhatikan kondisi dan aplikasi penerapan di tengah-tengah masyarakat. Karena, kedaulatan pangan dengan potensi kelautan membutuhkan dukungan sinergis semua elemen bangsa, terutama rakyat.

Ia mengungkapkan, menurut catatan World bank, pada 2050, dunia akan mengalami tantangan pangan, karena jumlah penduduknya akan mencapai sekitar 9,3 miliar orang. Dengan pertumbuhan tersebut, akan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan pangan dunia, baik dari tingkat kebutuhan kalori maupun nabati.

Bukan hanya itu, berdasarkan hasil riset Food and Agricultural Organization (FAO), kebutuhan lahan pada 2030 mencapai 175-220 juta Ha, sementara lahan yang tersedia hanya 98 juta Ha. Dengan berbagai upaya penerapan inovasi, dihasilkan peningkatan produksi hingga setara penyediaan lahan baru seluas 29 juta Ha.

“Dengan demikian, hingga tahun 2030, dibutuhkan penambahan lahan seluas sekitar 48-93 juta Ha untuk memenuhi kekurangan kebutuhan protein bagi sekitar 250-450 juta orang. Kebutuhan tersebut akan sulit dipenuhi dari daratan, karena untuk mencetak lahan baru dibutuhkan biaya yang sangat tinggi,” papar Andry.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan diversifikasi produk yang tidak hanya berasal dari darat, tetapi juga dari laut. Sumber protein hewani dari ikan diharapkan dapat memenuhi kekurangan pangan di masa depan.

Bertahan dalam Krisis

Andry memaparkan, untuk bertanding dalam MEA, Indonesia dapat belajar dari Krisis Eropa. Negara yang dapat bertahan dalam krisis adalah negara yang memiliki kemandirian ekonomi dan kemandirian demokrasi.

“Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada sektor migas. Sektor Kelautan adalah sektor yang belum kita manfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan, khususnya dari perikanan laut hanya sebesar 0,3 persen dari nilai produksi perikanan di tahun 2013,” terangnya.

Menurutnya, peluang besar MEA dapat direbut bila dibangun dan dikembangkan tiga pilar penunjang pembangunan kelautan dan perikanan .

Pertama, kedaulatan (sovereignty), yaitu memiliki kesadaran bahwa sumberdaya alam milik bangsa Indonesia tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi bangsa yang akan datang . dan hal itu harus diperjuangkan guna keberlanjutan bangsa.

Kedua, keberlanjutan (sustainibility), yaitu tidak hanya dalam hal konteks mempertahankan keberlanjutan ekosistem lingkungan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga keberlanjutan profesi para nelayan dan pembudidaya yang mengalami perubahan profesi, akibat tekanan lingkungan yang berubah.

Ketiga, kesejahteraan (prosperity), yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di dalam pembangunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Andry juga berpandangan, integrasi stakeholder sangatlah penting guna menyinergikan pembangunan sektor kelautan.

“Terutama lembaga riset yang ada dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau lembaga sejenisnya. Metode penelitian harus terstandarisasi, baik lingkup nasional dan internasional, sehingga data yang kita miliki dapat diakui,” tuturnya.

Selain itu, perlu kejelasan lingkup kewenangan dan pembagian tugas serta kerja sama pertukaran informasi data. Tidak lupa, penggunaan SDM dan pembelajaran serta alih teknologi dalam satu koordinasi Kementerian Koordinator Maritim, dengan satu tujuan, untuk kesejahteraan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *